KPID, Kominfo, dan KPU Perlu Kolaborasi Guna Ciptakan Pemilu 2024 LUBER dan JURDIL

26-05-2023 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik di Medan, Sumatera Utara, Kamis (25/5/2023). Foto: Runi/nr

 

Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan perlu adanya kolaborasi, antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), termasuk juga Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu agar dapat menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) serta JURDIL (Jujur dan Adil) seperti halnya yang iamanatkan oleh undang-undang.

 

"Dan juga saya berharap orang-orang di Provinsi Sumatera Utara ini khususnya Kota Medan mampu meningkatkan partisipasi dan juga aparat-aparat petugas yang ada dapat menyuarakan suaranya pada pemilu 2024,” jelas Sturman kepada Parlementaria usai melakukan Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dengan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Ketua KPID Sumatera Utara dan dinas terkait lainnya, Medan, Sumatera Utara, Kamis (25/5/2023).

 

Politisi Fraksi PDI-P ini mengatakan KPID perlu dapat banyak dukungan dari segi anggaran untuk para personelnya. Hal itu guna menyosialisasikan apa dan bagaimana Pemilu 2024 sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

 

Di sisi lain, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Ketua KPID Provinsi Sumut, bahwa kinerja institusi tersebut sudah ada sedikit banyak perubahan. Salah satunya mengenai penguatan literasi atau edukasi jelang pemilu 2024. Yaitu, KPID Sumut sudah melaksanakan  edukasi untuk membentuk masyarakat peduli penyiaran ke 34 Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Sumut.

 

"Dengan demikian perlu adanya dorongan dari segi anggaran kepada KPID untuk melengkapi personil guna mensosialisasikan apa dan bagaimana Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan lancar langsung umum jujur dan adil,” jelasnya.

 

Lanjut Politisi Dapil Kepulauan Riau menekankan kepada KPID agar bisa mengontrol semua penyiaran-penyiaran yang bersifat televisi maupun radio agar tidak berpihak pada hal yang merugikan satu pihak, kampanye hitam, tidak ada berita hoaks,

 

“Harus bisa bersikap netral. Kita berharap kepada seluruh mitra kerja K I, Khususnya KPI, Kominfo , TNI khususnya KPI  bisa netral dan bijak,” tutupnya. (rni/rdn)

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...